Dua Identitas

Seorang kawan merasakan bias Islam yang berlebihan dalam produk hukum semacam RUU Pornografi, Perda Pelacuran Tangerang, serta perda-perda sejenis di berbagai daerah. Setelah mengikuti dengan intens pro-kontra soal beberapa produk hukum tersebut, ia sampai pada kesimpulan untuk merumuskan satire: “Nampaknya di negara kita cuma ada dua kategori orang: orang Islam, atau orang Indonesia”.

Saya warga negara Indonesia.

Sebagai warga negara, tentu saya menghormati warga negara lain yang sudah terlanjur ada maupun yang akan ada ketika saya dilahirkan dan dibesarkan. Saya sadar, Indonesia dirumuskan bersama dengan keterwakilan berbagai golongan, suku, agama, dan etnis yang satu sama lain berkomitmen hidup bersama secara damai dan sejahtera. Saya sadar, Pancasila dilahirkan dari hasil perdebatan dan perenungan panjang tentang identitas kebangsaan yang berbeda dan beragam itu.

Sebagai warga negara, saya tahu segala bentuk hukum dan perundangan yang ada di negara ini dirumuskan atas dasar dan untuk kepentingan bersama seluruh warga, tanpa terkecuali. Saya tahu, konsekwensi kepentingan bersama itu meniscayakan reduksi dan kompromi dari kepentingan kelompok dan individu. Tanpa itu, mustahil komitmen kebersamaan diwujudkan dan dipelihara. Alih-alih kerukunan dan kedamaian, yang terjadi adalah saling benci, saling memusuhi, dan saling mencaci antar-kelompok yang spektrum elemennya sangat luas dan beragam itu.

Dus, saya sepenuhnya menyadari bahwa sebagai warga negara, saya harus mengamini segala upaya untuk mewujudkan keutuhan negara ini. Saya tidak mau negara ini terpecah-belah dan saling bermusuhan. Karena itu, saya akan tunduk pada segala konstitusi dan peraturan yang berlandaskan keadilan dan kepentingan bersama itu.

Saya bagian dari umat Islam.

Sebagai muslim, tentu saya senang jika semua orang Islam bisa mewujudkan seluruh kepentingan dan manifestasi ajarannya di tengah masyarakat. Tentu saya juga memiliki kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari warga mayoritas.

Karena Islam saya yakini sebagai agama yang benar dan menyelamatkan, tentu saya juga ikut bangga jika ada umat lain masuk menjadi bagian dari umat Islam. Saya bahkan ingin turut ambil bagian dalam memasarkan kebenaran yang saya yakini itu. Saya percaya, sebagai agama dakwah, Islam mendorong saya untuk mewartakan kebenaran itu kepada yang lain.

Sebagai muslim, saya memiliki segudang argumentasi, teologis maupun logis, untuk menyatakan bahwa Islam adalah benar dan baik. Argumentasi itu memerlukan semacam otherizing yang memungkinkan terjadinya pertarungan antarkebenaran. Saya membutuhkan umat lain untuk memasarkan dan menguji kebenaran dan kebaikan Islam. Ada logika minna waminkum dalam hal ini.

Faktanya, saya warga negara Indonesia, sekaligus bagian dari umat Islam.

Saya percaya, kepentingan yang lebih besar harus mampu mengatasi kepentingan-kepentingan lain yang lebih kecil di dalamnya. Ia adalah akumulasi, sekaligus kompromi (atau reduksi), dari seluruh kepentingan kelompok yang lebih kecil itu. Ketika saya masuk dan berkomitmen menjadi bagian dari satu kelompok, harus ada kepentingan individual saya yang diakomodasi oleh kelompok itu, juga yang saya korbankan, demi menjaga komitmen dan kepentingan kelompok itu. Kecuali jika saya menyatakan diri keluar dari kelompok itu.

Umat Islam adalah bagian dari kelompok besar bernama Indonesia, di samping umat-umat lain. Kecuali umat Islam menyatakan diri keluar dari komitmen keindonesiaan, mereka terikat dengan komitmen untuk turut menjaga jati diri Indonesia. Tentu saja kepentingan umat Islam turut memberi inspirasi dan kontribusi bagi keindonesiaan, seperti halnya kepentingan umat lain. Sejarah pembentukan bangsa ini, beserta konsensusnya, memberikan gambaran yang cukup terang betapa seluruh elemen kepentingan membutuhkan kearifan untuk berkompromi dan bernegosiasi sehingga menghasilkan tatanan nilai yang mampu mengatasi semuanya.

Tak bisa terhindarkan, kadang kala komitmen keislaman saya bertabrakan dengan komitmen keindonesiaan saya. Sebagai warga negara, sangat sah saya mendesakkan kepentingan Islam saya untuk diakomodasi dalam kehidupan bernegara. Sangat sah saya memasarkan kebenaran yang saya yakini untuk turut memengaruhi konsepsi keindonesiaan. Namun saya menyadari penuh, kepentingan Indonesia tidak identik dengan kepentingan Islam. Saya menyadari, tidak mungkin saya memaksakannya. Tidak mungkin saya mempertontonkan arogansi keislaman saya, berhadapan dengan kepentingan umat lain. Pun jika umat saya mayoritas.

Dan jika memang dua kepentingan saya itu benar-benar bertabrakan, saya memilih mendahulukan kepentingan keindonesiaan saya, karena beberapa alasan. Pertama, saya percaya bahwa universalitas cenderung lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada partikularitas. Dalam Islam saya diperkenalkan dengan istilah kalimatun sawa’, titik temu. Di dalam Islam sendiri terdapat berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki titik temu yang mengategorisasi mereka secara otomatis ke dalam “Islam”. Begitu juga dengan Indonesia. Titik temu itulah yang kemudian dirumuskan dalam tatanan nilai bersama.

Kedua, Islam mengajari saya bahwa keragaman kita adalah sunnatullah, dan keseragaman berbanding lurus dengan kemustahilan. Pemasungan terhadap keragaman melawan sunnatullah, dan penunggalan nilai atau apapun akan mengalami kebuntuan yang niscaya.

Ketiga, Islam juga mengajari saya bahwa kebenaran mutlak ada di tanganNya. Manusia berhak berpegang teguh pada kebenaran yang diyakininya, namun tak berhak memutlakkan kebenaran itu. Keyakinan kita terhadap kebenaran itu bisa jadi sekuat keyakinan umat lain terhadap kebenaran mereka, tanpa menutup kemungkinan bahwa kekuatan argumentasi mampu mengubah keyakinan orang lain terhadap kebenaran itu. Karena itu saya juga percaya bahwa perpindahan orang secara sadar dari agama satu ke agama lain adalah sah.

Keempat, saya meyakini bahwa keindonesiaan tidak akan memaksakan nilai tunggal kepada saya dan seluruh warga negara. Keindonesiaan akan lebih menjamin kebebasan saya untuk berkeyakinan Islam dan mengekspresikan keberislaman saya. Terlebih, konstitusi Indonesia telah dengan tegas menyatakan hal itu.

Namun, saya tak hendak disodori pertanyaan: “Pilih mana, Islam atau Indonesia?”


Dimuat di Indopos, Minggu, 23 April 2006

Cinta

Berpusing di putaran kalbu
Religi keabadian
Makna terombang ambing fakta
Sebenarnya bisu

Debat kusir tak kunjung usai
Teori menghapus teori
Fakta menindih teori

Pada akhirnya
Kita pengendali makna

April 2001


Nadine, putri Indonesia
di panggung pawai budaya
anti RUU Porno

Jangan Sepelekan Sekrup

Struktur sistem kehidupan, seperti layaknya sebuah mobil, merupakan perpaduan dari ribuan unsur. Mobil akan berjalan normal jika semua unsurnya berfungsi sebagaimana mestinya. Meski berbeda tingkat pentingnya, seorang pemilik mobil tidak bisa mengabaikan peran sekrup dan hanya mengandalkan roda. Tanpa sekrup, roda akan berputar di luar jalur fungsinya.

Betapapun penting posisi seorang presiden, tidak mungkin roda kehidupan berbangsa berjalan normal tanpa keterlibatan petani, dan rakyat kecil pada umumnya. “Waja’alnakum syu’uban waqabaila,” demikian firman Allah. Manusia terdiri dari berjenis-jenis suku, kemampuan, potensi, profesi, “lita’arafu,” untuk saling kenal, saling sadar diri, serta menjalankan fungsi dan profesinya untuk kesejahteraan bersama.

Seorang presiden tidak boleh menyepelekan rakyat kecil, sekrup. Karena pada suatu saat, ketika semua sekrup bersepakat untuk tidak menjalankan fungsinya, sang presiden tidak akan berarti apapun. Karena seekor gajah pun akan dengan mudah dikalahkan oleh semut-semut yang bekerja sama. Ketika sang presiden merumuskan kebijakannya tanpa mempedulikan rakyat banyak, itulah saat di mana picu kemarahan disuntikkan kepada pemegang kedaulatan tertinggi tersebut. Dan pada saatnya, kemarahan itu akan mampu meluluhlantakkan singgasana sang presiden.[]


Tulisan ini dibuat untuk Editorial Buletin al-Tasamuh LS-ADI

Tumbal

Telur busuk di tengah ladang meletus
Tus

Telur manis di atas altar membuncah
Cah

Tapi bukan salahnya

Ciputat, 30 September 2000


Dian Sastro Aksi Tolak RUU APP

Kampus Kardus

Siapa yang tidak berbangga melihat kampusnya megah, cantik, penuh fasilitas? Siapa yang tak senang menikmati decak kagum orang lain mengomentari kampus UIN yang serba wah dan modern? Siapa yang tak mau dibilang kuliah di kampus yang dibangun dengan biaya triliunan? Adakah yang dirugikan dengan kemewahan ini? Logika yang paling sederhana sekalipun akan mengatakan bahwa mahasiswa UIN Benarkah semuanya merasa begitu? Benarkah segala fasilitas dan kemewahan ini memberikan segalanya? Ternyata kalau kita tanya lebih jauh, sebagian mahasiswa kita mempunyai jawaban yang beragam. Ada yang senang, setengah senang, biasa saja, setengah marah, dan bahkan ada yang sangat marah dengan kemewahan ini. Lhoh kok, apa pasal?

Ternyata bagi sebagian mahasiswa kita, kampus UIN sekarang ini ibarat kampus kardus. Mengapa kampus kardus? Konstruksi kampus yang meninggi, bukan meluas, mungkin salah satu faktornya. Konstruksi ini, dan juga kemewahan di dalamnya, ternyata berimplikasi langsung maupun tak langsung terhadap perubahan pola kehidupan kampus. Kampus sederhana yang dulunya “hidup”, menjadi kampus mati, tak bernyawa, mengalienasi, dan merisaukan. Satu komentar ekstrem terdengar: “Malam hari, kampus kita hanya milik satpam, tak ada aktivitas dan kehidupan akademis.”

Mungkin komentar itu terlalu ekstrem. Tapi ada kebenaran di sana, ketika kita membandingkan kehidupan dan mobilitas mahasiswa di kampus mewah ini, dengan kampus kumuh sebelumnya. Seorang kawan berceloteh: “Di kampus kumuh yang dulu, kita bersahabat dengan rerumputa n dan kenyamanan diskusi dan obrolan di kerindangan pohon. Di kampus sekarang, kita dikondisikan untuk selalu bergegas karena harus menempuh jalanan panas dan tak bersahabat. Tak ada tegur sapa.”

Bagai kotak kardus yang ditumpuk, pola relasi antarmahasiswa yang dulunya terbangun romantis dan produktif, kini menjadi segmented. Bagai kotak kardus yang bertumpuk, relasi horisontal antarmahasiswa, antarfakultas, menjadi terbatasi oleh tembok yang beku dan angkuh. Bagai kotak kardus yang bertumpuk, mahasiswa hanya berangkat ke kampus untuk kepentingan kuliah formal. Mobilitas informal yang menjadi “ruh” dinamika intelektual Ciputat terlempar keluar tembok, hanya ada di pinggiran-pinggiran.

Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan klise semi-teoritis di pojokan Kafe Inovasi: benarkah modernitas mengalienasi manusia? Benarkah sistem pendidikan yang klasikal menyempitkan dinamika sosial? Benarkah kebersamaan dan relasi sosial harus berhadapan dengan sistem struktural yang membatasi, serta kapitalisasi pendidikan? Benarkah upaya memajukan fasilitas pendidikan harus bertabrakan dengan kultur yang memanusiakan manusia?

Entahlah. Mungkin kita yang gagap dengan modernitas. Mungkin kita yang perlu sedikit waktu untuk beradaptasi dengan kultur dan struktur baru kehidupan, kehidupan robot yang mekanis. []

Tulisan ini aku bikin ketika kampusku, IAIN, berubah menjadi UIN, dengan perubahan gedung-gedung 2-3 tingkat menjadi 7-8 lantai, dengan lift dan performance yang sangat megah dan mewah. Pembangunan ini didanai oleh Islamic Development Bank dalam bentuk utang atas nama negara. Tulisan ini dimuat di buletin kecil di kampus, tahun 2003 atau 2004.